Home / BERANDA / Wakapolres Ngada Pimpin Konferensi Pers Kasus Penyalahgunaan Dana Desa

Wakapolres Ngada Pimpin Konferensi Pers Kasus Penyalahgunaan Dana Desa

tribratanewsngada.com – Polres Ngada melakukan Konferensi pers Tahap II (dua) penyerah Barang Bukti dan Tersangka ke Kejaksaan Negeri Ngada, Kasus penyalahgunaan dana desa Ua, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, bertempat di aulau Mapolres Ngada, Selasa (10/9/2019)

Berdasarkan:

  1. Laporan Polisi Nomor LP -A/
    06/1/2019/NTT/Res Ngada ,
    Tanggal 15 Januari 2019.
  2. Surat Perintah Penyidikan Nomor
    Sp.dik/08/ 1/2019/Reskrim ,Tanggal
    19 Januari 2019
  3. Surat Pemberitahuan dimulainya
    Penyidikan Nomor SPDP
    /05/1/2019/NTT/Res
    Ngada ,Tanggal 21 Januari 2019

PEMBERKASAN

  1. Berkas Pekara di kirim ke
    Kejaksanaan Negeri Ngada
    (Tahap1 ) Nomor: B/392/IV/2019
    /Res Ngada, Tanggal 23 April 2019
    dengan Nomor Berkas Perkara: BP
    /33/IV/2019/Reskrim, tanggal 23
    April 2019,
  2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri
    Ngada Nomor B-11/P.3.18/Fd
    .1/05/2019, tanggal 06 Mei 2019
    Pemberitahuan tentang penyidikan
    penyidikan untuk dilengkapi (P19);
  3. Berkas Perkara dikirim kembali
    dengan Nomor: B/497/RES.3.3VIl
    /2019/Tipidkor, tanggal 19 Juli 2019
  4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri
    Ngada Nomor : B-50/N.3.18/Fd.
    1/07/2019, tanggal 31 Juli 2019
    Pemberitahuan tentang penyidikan
    penyidikan untuk dilengkapi (P19);
  5. Berkas Perkara dikirim kembali
    dengan Nomor: B/599/RES
    .3.3VI1/2019/Tipidkor, tanggal 06
    Agustus 2019
  6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri
    Ngada Nomor: B-60/N.3.18/Fd
    .1/08/2019, tanggal 19 agustus
    2019 pemberitahuan tentang
    penyidikan sudah lengkap (P21); BERKAS PERKARA

Tindak pidana korupsi turut serta atau bersama-sama berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Desa Ua Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo yang pembayarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan non fisik dan Dana Desa (DD) bersumber dari dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan Fisik pada tahun 20015 s/d 2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengeiolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, sebagainmana dimaksud dalah Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 s/d 2016 senilai Rp.
1.874.915.000.- di tambah dengan Silpa 2014 senilai Rp. 133.912.071- Jumlah keseluruhannya senilai Rp.
2.008.827.071.- (Dua Miliard Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).
di Kantor Desa Ua Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Pidana Korupsi Nusa Tenggara Timur, yang diduga dilakukan tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengelolaan
Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, dengan cara.

  1. Pengeluaran Fiktif senilai Rp.
    164.168.876.- terdiri dari:

*Terdapat pembayaran insentif dan honor yang belum dibayarkan sesuai bukri Rp. 27.621.826,-

*Terdapat SPJ Fiktif senilai 136.547.050,-

  1. Hutang Pada Pihak ketiga (rekanan) senilai Rp. 262.677.850,-

3.Terdapat Pemungutan Pajak yang belum di stor senilai Rp.24.808.330,-

  1. Penyalahgunaan senilai Rp. 177.806.058,-

Penyebab dari kerugian tersebut adalah:
1.Bendahara tidak melaksanakan
tugas dan fungsi secara baik dan
benar
2.Sekretaris Desa tidak melakukan
tugas verifikasi
3.Kepala Desa tidak melaksanakan
tugas sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa

Akibatnya adalah
1.Timbul potensi penyalahgunaan
keuangan.
2.Kontrol oleh pimpinan atau atasan
tidak dapat berjalan secara baik dan
tepat guna.

Waka Polres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, S.H, dalam konferensi Pers Menyapaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Yaitu:

a. Pasal 4

  1. Ayat (1) berbunyi: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
    efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan
    kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Ayat (2) berbunyi: Secara tertib sebagaimana pada ayat (1) adalan banwa keuangan daerah dikelola
    secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
    dipertangungjawabkan.
  3. Ayat (3) berbunyi: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

b. Pasal 315 ayat (2) berbunyi : Bendahara, Pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menganti kerugian tersebut.

Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda Welu) mengetahui bahwa setiap tahap penyaluran Alokasi Dana
Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2015 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 629.468.114-
yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Desa (Hernimus Sopi) untuk pembayaran insentif dan Belanja modal.

Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Sekretaris Desa (Efryda Welu) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa,

Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda Welu)
menandatangani Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keterangan Pertangungiawaban (LKPJ) walaupun Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda welu) mengetahui terdapat beberapa Insentif dan belanja modal tidak
dibayarkan namun seolah-olah dibuat telah dibayarkan semua guna untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Pemerintah Desa bisa mendapatkan pencairan dana pada tahap berikutnya.

Atas perbuatan Tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang
bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, Negara mengalami kerugian senilai Rp. 629.468.114.- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

“Bahwa Kasus ini sudah selesai di tingkat Penyidikan Polres Ngada dan melakukan kegiatan Tahap 2 yaitu mulai dari kemarin, senin tanggal 09 september 2019, kami menyerahkan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ngada, dan hari ini selasa, 10 Septembar 2019 menyerahkan para tersangka di kepada kejaksaan Negeri Ngada yang akan di laksanakan di Kejaksaan Tinggi Kupang”

“Rencana membawa para tersangka ke Kejaksaan Tinggi Kupang via Pesawat terbang melalui Bandara Turelelo soa menggunakan pesawat Trans Nusa pukul 13.00 wita, bersama dengan petugas Kejaksaan Negeri Ngada dan Kanit Tipidkor Polres Ngada Ipda Anselmus Leza, S.H.” tuturnya.

About ngada

Check Also

Ini Aksi Personil Polres Ngada, Ikuti Ujian Beladiri

tribratanewsngada.com – Kemampuan beladiri ini merupakan syarat yang harus ditempuh sebelum menerima kenaikan pangkat pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *